Kategori
pajak

Perusahaan Harus Tahu Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha

Pajak Penghasilan Badan Usaha – Di Indonesia, pajak masih dianggap cukup tahu saja. Padahal pajak menjadi sumber penerimaan paling besar di hampir setiap negara dunia. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Dimana memiliki fungsi untuk pembangunan sampai membayar gaji pegawai negeri. Sedangkan untuk fungsi pajak sendiri adalah untuk membiayai pengeluaran. Di lansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar Undang-Undang. Pembayaran pajak tidak hanya dilakukan oleh pribadi saja, tetapi juga perusahaan atau bidang lainnya pun juga ikut melakukan pembayaran pajak. Perusahaan membayarkan pajak setiap bulannya untuk membuat usaha menjadi semakin melejit. Selain itu juga membuat perusahaan menjadi semakin kredibel di mata klien atau konsumen.

Pajak Penghasilan Badan Usaha yang Harus Diketahui

Setelah perusahaan berdiri dan mendapatkan izin usaha, tentunya masih ada kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Kebanyakan perusahaan terpaku mengurus pajak saat masa pelaporan SPT Tahunan saja. Padahal, kewajiban pajak harus dipenuhi dari bulanan dan tahunan. Setiap perusahaan yang berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan hukum. Jika sudah mempunyai NPWP maka kewajiban pajak harus dipenuhi. Ini sudah tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983.

Berikut ini terdapat beberapa jenis pajak penghasilan badan usaha atau jenis PPh yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau perusahaan.

PPh Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 15

Adalah laporan pajak yang memiliki hubungan dengan Norma Perhitungan Khusus bagi golongan Wajib Pajak tertentu. Apabila ada sebuah perusahaan yang berdiri, maka sudah wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki profesi sebagai pengusaha. Oleh sebab itulah, sejumlah pajak harus dibayarkan oleh perusahaan. Pajak yang perlu dibayarkan biasanya sudah tertera dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ketika mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan. Jenis wajib pajak PPh Pasal 15

  • Perusahaan Pelayaran atau Penerbangan Internasional
  • Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan dalam Negeri
  • Perusahaan Asuransi Luar Negeri
  • Perusahaan Dagang Asing
  • Perusahaan Pengeboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi
  • Perusahaan Investor dalam bentuk BOT (Build, Operate, and Transfer)

PPh Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, tunjangan, honorarium, gaji atau pembayaran lain dalam bentuk apapun. Yang mana berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, kegiatan atau jasa yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan. Dimana diharuskan untuk dibayarkan setiap bulan. Biasanya perusahaan akan mengelola pemungutan pajak dengan memotong dari penghasilan pegawai dan menyalurkan ke kas negara lewat bank persepsi. Macam perhitungan PPh Pasal 21 menurut aturan baru

  • Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala
  • Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
  • Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak terperangkap sebagai Pegawai Tetap
  • Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun
  • Penerima imbalan lain yang sifatnya tidak luntur

Pajak Penghasilan atau Pajak Perusahaan Pasal 22

Untuk pajak penghasilan ini diambil dari badan usaha yang melakukan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah

Pihak pemungut

  1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain, yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang
  2. Badan Usaha Tertentu, baik badan pemerintah atau swasta yang berkaitan di bidang impor atau usaha bidang lain.
  3. Wajib Pajak Badan tertentu yang dilakukan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

Tarif PPh Pasal 22

  1. Atas Impor:
  • Jika memakai Angka Pengenal Importir (API) adalah 2.5% x nilai impor. Apabila tidak menggunakan API maka memiliki tarif 7.5% x nilai impor.
  • Pembelian barang yang dilakukan DJPB, Bendara Pemerintah, BUMN/BUMD dengan tarif 1.5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)
  • Atas impor gandum, kedelai, serta tepung terigu dengan API sebesar 0.5% x nilai impor.
  1. Atas Penjualan Hasil Produksi:
  • Kertas = 0.1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
  • Semen = 0.25% x DPP PPN (tidak final)
  • Baja = 0.3% x DPP PPN (tidak final)
  • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (tidak final)
  • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang dari produsen atau importir bahan bakar minyak, gas serta pelumas memiliki sifat final bagi agen atau penyalur. Serta tidak mempunyai sifat final untuk lainnya.
  1. Atas Pembelian Bahan Keperluan Industri

Memiliki tarif 0.25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN

PPh Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis pajak ini dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika transaksi. Yang mana meliputi transaksi deviden (pembagian keuntungan saham), bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, serta penghasilan lain. Dimana hal ini memiliki kaitan dengan pemakaian aset selain tanah atau bangunan, atau jasa. Untuk tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Lalu apakah jumlah bruto itu? Jumlah bruto merupakan jumlah keseluruhan penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh temp pembayaran. Baik oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25

Angsuran pajak asalnya dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong. Serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Untuk pembayaran pajak ini harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan siapa pun. Tujuannya adalah meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Jika terlambat dalam membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi pengenaan bunga sanksi pajak per bulan. Yang mana di hitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.

Angsuran pajak/bulan = (PPh terutang – kredit pajak) / 12

PPh Pajak Penghasilan Pasal 26

Yakni pajak yang dikenakan atas penghasilan sumbernya dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasar aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%. PPh pasal 26 adalah penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dari asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati orang atau badan luar Indonesia nantinya bisa dikenakan pajak Indonesia. Berikut jenis penghasilan yang dipotong;

  • Dividen
  • Royalti, sewa dan penghasilan sehubungan dengan pergunaan harta
  • Termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  • Imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lain
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  • Keuntungan karena pembebasan utang

Nah itulah beberapa jenis pajak penghasilan badan usaha yang harus diketahui oleh perusahaan. Sebenarnya masih ada beberapa jenis pajak penghasilan lain yang perlu diketahui. Seperti PPh pasal 29 dan pasal 4 ayat 2.